blog untuk materi kuliah

semester ini anak2 kelas kapsel han musti liat isi blog ini

abimradjabfoto.blogspot.com

abi pengen maen foto nih tapi ini sih dari lumix tz-2 hehe
liatnya di abimradjabfoto.blogspot.com

musik abi minggu ini

Metalica dengan album barunya memang luar biasa....

aaah...metal....!

john perkins

John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat (AS) yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia. Dalam buku pertamanya, Confession of An Economic Hitman (2004), Perkins menyebut dirinya Bandit Ekonomi atau Economic Hitman (EHM) yang bekerja di perusahaan konsultan di Boston, AS.

Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan, untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldós. “Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari MAIN sampai meninggal dunia,” kata bos Perkins yang suatu hari raib bagai hantu.

korporatokrassi

KORPORATOKRASI

John Perkins -- Confession of An Economic Hitman (2004), mengartikan korporatokrasi sebagai
"a system of governance controlled by big corporations, international banks, and government”
Tujuan akhirnya adalah melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal.
§kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia.
John Perkins :

Konsep korporatokrasi (corporatocracy) sering digunakan untuk menggambarkan keadaan saat government dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan private sector
Kecenderungan korporasi memperlemah kemampuan pihak luar, termasuk pemerintah, dalam membatasi atau mengontrol kegiatannya,

BIROKRASI

PEMAHAMAN SEDERHANA TENTANG BIROKRASI

Birokrasi pada dasarnya tidak menunjukkan atau diidentifikasi sebagai bentuk negara dan atau bentuk pemerintahan . Akan tetapi ia lebih merupakan kelompok penguasa dan suatu metode memerintah yang berkembangan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai kualitas yang diinginkan.

• dengan kata lain kita akan melihat bahwa birokrasi adalah suatu institusi dan suatu mekanisme yang melaksanakan pemerintahan negara
  

GOOD GOVERNANCE

Pemahaman tentang Good (public) Governance – Good Governance

• Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat (public interest) dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat (public ability) dalam mencapai kemandirian dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial (sasaran tujuan nasioanal)
• Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif – efisien dalam melaksanakan tugasnya, pencapaian tujuan negara

4 prinsip utama GG – syarat minimal pelaksaan GG : transparency, accountability, fairness, dan responsibility

governance terdiri atas tiga pilar (komponen) yaitu :
1. public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif,dan yudikatif),
2. corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, dan
3. civil society (masyarakat madani).

Karakteristik Good Governance menurut UNDP 1997

1. Partisipasi – langsung maupun perwakilan, dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik yang diambil
2. Prinsip “RULE of LAW”
3. Transparansi – dibangun atas dasar informasi yang dapat dipahami dan dimonitor publik
4. Responsif – peka terhadap public interest
5. Berorintasi pada “konsensus” – “GG” = Equilibrium Price
6. Equity = Kesamaan
7. Efektif – efisien, hasil sesuai perencanaan
8. Akuntabilitas – pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik
9. Strategic vision

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCEAsosiasi Pemerintahan Kota, Asosiasi DPRD Kota, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Asisiasi DPRD kabupaten se Indonesia dengan dukungan Depdagri
1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Kesataraan
5. Daya Tanggap
6. Wawasan Kedepan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi & Efektifitas
10. Profesionaslime

PRINSIP GOOD GOVERNANCEmenurut Bappenas
1. Wawasan ke Depan (Visionary);
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency);
3. Partisipasi Masyarakat (Participation);
4. Tanggung Gugat (Accountability);
5. Supremasi Hukum (Rule of Law);
6. Demokrasi (Democracy);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency);
8. Daya Tanggap (Responsiveness);
9. Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness);
10. Desentralisasi (Decentralization);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and
Civil Society Partnership);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental
Protection);
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).