kekuasaan adalah segala-segalanya

aduh

2010-11-16T02:58:00.001+07:00

wah niatan buat bikin blog utk bahan kuliah jdnya kesendat-sendat beuh...

blog untuk materi kuliah

2010-01-27T16:17:00.000+07:00

semester ini anak2 kelas kapsel han musti liat isi blog ini

abimradjabfoto.blogspot.com

2009-01-24T15:01:00.000+07:00

abi pengen maen foto nih tapi ini sih dari lumix tz-2 hehe
liatnya di abimradjabfoto.blogspot.com

musik abi minggu ini

2008-09-16T13:15:00.000+07:00

Metalica dengan album barunya memang luar biasa....

aaah...metal....!

john perkins

2008-09-12T14:29:00.000+07:00

John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat (AS) yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia. Dalam buku pertamanya, Confession of An Economic Hitman (2004), Perkins menyebut dirinya Bandit Ekonomi atau Economic Hitman (EHM) yang bekerja di perusahaan konsultan di Boston, AS.

Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan, untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldós. “Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari MAIN sampai meninggal dunia,” kata bos Perkins yang suatu hari raib bagai hantu.

korporatokrassi

2008-08-14T13:48:00.005+07:00

KORPORATOKRASI

John Perkins -- Confession of An Economic Hitman (2004), mengartikan korporatokrasi sebagai
"a system of governance controlled by big corporations, international banks, and government”
Tujuan akhirnya adalah melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal.
§kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia.
John Perkins :

Konsep korporatokrasi (corporatocracy) sering digunakan untuk menggambarkan keadaan saat government dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan private sector
Kecenderungan korporasi memperlemah kemampuan pihak luar, termasuk pemerintah, dalam membatasi atau mengontrol kegiatannya,

BIROKRASI

2007-03-27T17:55:00.000+07:00

PEMAHAMAN SEDERHANA TENTANG BIROKRASI

Birokrasi pada dasarnya tidak menunjukkan atau diidentifikasi sebagai bentuk negara dan atau bentuk pemerintahan . Akan tetapi ia lebih merupakan kelompok penguasa dan suatu metode memerintah yang berkembangan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai kualitas yang diinginkan.

dengan kata lain kita akan melihat bahwa birokrasi adalah suatu institusi dan suatu mekanisme yang melaksanakan pemerintahan negara

GOOD GOVERNANCE

2007-03-22T14:43:00.000+07:00

Pemahaman tentang Good (public) Governance – Good Governance

• Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat (public interest) dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat (public ability) dalam mencapai kemandirian dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial (sasaran tujuan nasioanal)
• Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif – efisien dalam melaksanakan tugasnya, pencapaian tujuan negara

4 prinsip utama GG – syarat minimal pelaksaan GG : transparency, accountability, fairness, dan responsibility

governance terdiri atas tiga pilar (komponen) yaitu :
1. public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif,dan yudikatif),
2. corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, dan
3. civil society (masyarakat madani).

Karakteristik Good Governance menurut UNDP 1997

1. Partisipasi – langsung maupun perwakilan, dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik yang diambil
2. Prinsip “RULE of LAW”
3. Transparansi – dibangun atas dasar informasi yang dapat dipahami dan dimonitor publik
4. Responsif – peka terhadap public interest
5. Berorintasi pada “konsensus” – “GG” = Equilibrium Price
6. Equity = Kesamaan
7. Efektif – efisien, hasil sesuai perencanaan
8. Akuntabilitas – pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik
9. Strategic vision

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCEAsosiasi Pemerintahan Kota, Asosiasi DPRD Kota, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Asisiasi DPRD kabupaten se Indonesia dengan dukungan Depdagri
1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Kesataraan
5. Daya Tanggap
6. Wawasan Kedepan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi & Efektifitas
10. Profesionaslime

PRINSIP GOOD GOVERNANCEmenurut Bappenas
1. Wawasan ke Depan (Visionary);
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency);
3. Partisipasi Masyarakat (Participation);
4. Tanggung Gugat (Accountability);
5. Supremasi Hukum (Rule of Law);
6. Demokrasi (Democracy);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency);
8. Daya Tanggap (Responsiveness);
9. Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness);
10. Desentralisasi (Decentralization);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and
Civil Society Partnership);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental
Protection);
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).

REINVENTING GOVERNMENT

2007-03-14T17:29:00.000+07:00

Pemerintahan wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Bersifat Inovatif, imajinatif, dan kreatif, serta berani mengambil resiko. Juga mengubah bebepa fungsi birokrasi menjadi sarana penghasil uang ketimbang penguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisional yang hanya memberikan sistem penopang hidup. Bekerja sama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan usaha yang menghasilkan laba. Berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberikan penghargaan terhadap jasa. Bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dan tidak takut untuk memimpikan hal-hal besar

Pidato walikota Indianapolis, William Hudnut, 1986

5 mitos birokrasi

2007-03-08T17:58:00.000+07:00

dalam penerapan prinsip wirausaha birokrasi dan memangkas birokrasi, seringkali mengalami ketidakberhasilan, hal itu antara lain disebabkan adanya penafsiran yang salah terhadap prinsip-prinsip itu sendiri, hal ini akan tercermin dalam 5 mitos birokrasi, yaitu :

1.Mitos Liberal, yakni Birokrasi dapat diperbaiki dengan pembelanjaan lebih banyak dan
berbuat lebih banyak. Faktanya mengucurkan dana lebih banyak pada sistem yang tidak
berfungsi tidak akan membawa hasil nyata
2.Mitos Konsevatif, yaitu Birokrasi dapat diperbaiki dengan pembelanjaan lebih sedikit dan
berbuat lebih sedikit. Faktanya menarik dana dari sistem yang tidak berfungsi mungkin
menghemat uang wajib pajak, tapi tidak memperbaiki kinerja birokrasi
3.Mitos Bisnis, yaitu Birokrasi dapat diperbaiki dengan cara berjalan sebuah lembaga bisnis.
Faktanya, meskipun penyamaan dengan dunia bisnis dan teknik-teknik manajemen sering
membantu, ada perbedaan penting antara realitas birokrasi dan sektor swasta
4.Mitos Pegawai, yaitu Pegawai Negeri, dapat memiliki kinerja baik jika mereka punya cukup
uang (lihat mitos liberal). Faktanya kita harus merubah cara penggunaan sumber daya jika
kita menginginkan hasilnya berubah
5.Mitos Orang, yaitu Birokrasi dapat diperbaiki dengan cara mempekerjakan orang-orang
yang lebih baik. Faktanya, masalah bukan pada orangnya, tetapi pada sitem yang menjebak
mereka

pelayanan kepada masyarakat

2007-02-15T17:16:00.000+07:00

PELAYANAN PUBLIK
(Public Service)

Dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Negara (Pemerintah) terhadap masyarakat, yang merupakan tugas pokok dari Negara, maka pemerintah RI telah menyusun dan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayanan Publik.
RUU Pelayanan Publik diarahkan menjadi landasan hukum bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya yang berbagai ragam dalam lingkup pelayanan publik. Selain sebagai landasan, norma yang termuat dalam RUU ini dijadikan sebagai asas, prinsip, dan standar pelayanan baku.
Bidang yang dijadikan sebagai bahasan RUU ini meliputi bidang-bidang pemerintahan dalam arti luas dan juga melingkup areal –areal diluar bidang pemerintahan yang diselenggarakan oleh pihak diluar apatur negara (tetapi ditunjuk oleh negara) dan hal-hal tersebut sebenarnya adalah bagian dari tugas konstitusi negara.
Hal lain yang dapat diatarik dari RUU ini adalah, bidang pelayanan publik akan dijadikan sebagai bahan acuan dan pengawasan terhadap baik-buruknya pemerintahan itu sendiri.
RUU adalah paket dari pemerintah dalam upaya membentuk pemerintahan yang baik, bersama dengan RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Komisi Ombudsman Nasional (KON)

hukum administrasi negara lanjutan

2007-02-15T16:52:00.000+07:00

Perkembangan Hukum Admnisitrasi Negara sangat bergantung pada perkembangan Administrasi Negara itu sendiri.....
Kedua bidang ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam implementasinya di lapangan birokrasi pemerintahan.....

Birokrasi VS Dunia Usaha, masalah klasik negara berkembang

2006-12-03T08:31:00.000+07:00

Birokrasi menghambat Dunia Usaha ? *)

Dalam seminar lain bertajuk "Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional", Wakil Ketua Umum Kadin Anthon Riyanto menilai rendahnya implementasi kebijakan infrastruktur, pelayanan publik, penegakan hukum, perpajakan, dan perburuhan menyebabkan dunia usaha sulit berkembang. Dunia usaha membutuhkan seluruh kebijakan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.

Menurut Anthon, beban biaya produksi terus bertambah karena pengusaha harus menanggung setiap kenaikan ongkos yang muncul akibat kelambanan pemerintah merealisasikan kebijakannya.

Kondisi buruk infrastruktur, misalnya, menyebabkan ongkos transportasi mahal. Ekonomi biaya tinggi akibat lemahnya penegakan hukum dan birokrasi masih menjadi momok bagi pengusaha. Aparat pemerintahan dan penegak hukum masih belum optimal berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berbagai upaya reformasi birokrasi yang gencar dilaksanakan pemerintah selama ini pun belum banyak berkontribusi pada iklim investasi. Penyebabnya, laju reformasi yang dijalankan pemerintah tetap belum mampu mengejar kecepatan proses reformasi yang sudah berjalan di negara lain.

Anthon mencontohkan pertumbuhan bisnis di Vietnam, yang tahun 2003 relatif masih di belakang Indonesia, kini sudah mulai menyusul. Bahkan, pada beberapa sektor industri, seperti sepatu dan tekstil, Vietnam sudah menjadi salah satu negara tujuan investasi dunia di Asia Tenggara.

"Jadi, jangan lagi membandingkan Indonesia dengan China karena dengan Vietnam saja kita sudah mulai kehabisan napas. Harus ada gebrakan dari pemerintah agar berbagai persoalan penghambat produktivitas nasional dapat segera diatasi," katanya. Berbagai reformasi aturan hukum yang dijalankan, misalnya amandemen undang-undang tentang investasi, perpajakan, serta bea dan cukai, juga tertahan akibat tarik-menarik kepentingan dan mengendap di parlemen.

*) dikutip dari Kompas Cyber Media 30 Nopember 2006

KAPSEL HAN

2006-11-23T08:52:00.000+07:00

Gaji terendah PNS tahun 2007 sebesar Rp 1.700.000,00

Karena berhasil meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi berbagai kebocoran, pemerintah akan meningkatkan gaji terendah pegawai negeri sipil, dari Rp 1,08 juta menjadi Rp 1,7 juta per bulan, pada 2007. Kenaikan gaji itu dinilai tidak membebani APBN 2007 karena diikuti dengan berbagai efisiensi anggaran lain dan peningkatan jumlah pembayar pajak.

Hal itu dikemukakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, Selasa (14/11), di Pangkal Pinang. Menurut Taufik, kenaikan gaji diperlukan agar kebutuhan dasar PNS terpenuhi dengan baik sehingga mereka dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menekan kecenderungan korupsi.

Peningkatan kinerja pelayanan publik dengan dorongan kenaikan gaji, menurut Taufik, terus terjadi sepanjang 2006. Hal itu terindikasi dengan kenaikan jumlah pembayar pajak pribadi, dari 2,8 juta orang menjadi sekitar 4 juta orang. Jumlah nomor pokok wajib pajak juga meningkat menjadi 12 juta unit, baik perseorangan maupun badan usaha.

"Para PNS mulai menyadari, jika pelayanan publik ditingkatkan dan korupsi ditekan, kesejahteraan negara akan meningkat. Dampaknya, gaji mereka juga akan terus meningkat. Pada 2009, gaji terendah PNS akan mencapai Rp 3 juta per bulan," ujar Taufik.

Dari 150 negara yang disurvei, kata Taufik, peringkat korupsi Indonesia membaik, dari terburuk kelima menjadi terburuk ke-34, pada 2006. Namun, kondisi itu masih buruk sehingga kinerja aparat pemerintah harus terus ditingkatkan dan sistemnya dijadikan transparan.

dikutip dari www.setneg.go.id kamis 23112006;08.48am

KAPSEL HAN - KEPEGAWAIAN

2006-11-16T09:14:00.000+07:00

Permasalahan sekitar Reformasi Birokrasi

Dalam suatu kesempatan, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara, Taufiq Effendy, mengemukakan bahwa upaya Reformasi Birokrasi di Indonesia, terkendala masalah dana. Hal ini terkait dengan salah satu hal yang harus dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi adalah program pensiun dini yang harus dilakukan bila ingin meningkatkan performa birokrasi.

Pensiun dini terpaksa dilakukan, karena ketersediaan tenaga profesional di dalam tubuh birokrasi Indonesia (tenaga Fungsional dalam sistem kepegawaian RI) hanya mencapai 20 %, sedangkan sisanya adalah tenaga Tata Usaha, dimana kondisi ini harusnya 50 % tenaga profesional dan 50 % tenaga Tata Usaha. Hal ini yang menyebabkan ada sejumlah 30 % PNS yang harus pensiun dini sampai tahun 2012, dan ini membutuhkan dana sebesar 6 Triliyun Rupiah, dan dana inilah yang tidak dimiliki Pemerintah.

Berdasarkan kenyataan diatas Pemerintah dipaksa untuk memikirkan solusi lain, selain program pensiun dini, dalam rangka menyeimbangkan komposisi pegawai negeri di Indonesia. Upaya-upaya itulah yang harus kita pikirkan bersama..

apakah hukum benar bisa membatasi kekuasaan

2006-10-11T10:19:00.000+07:00

dalam banyak perkuliahan di fakultas hukum tempat saya "mengabdi" mahasiswa diberikan pemahaman bahwa hukum adalah "panglima"sehingga muncul imagi pada setiap mahasiswa bahwa hukum adalah "zeus"dalam bidang kehidupan......
pertanyaan yang muncul berikutnya apakah itu benar.....ataukah itu salah.....?????
Konsep yang menyatakan hukum sebagai "zeus" didasarkan pada suatu pendapat yang menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan/pembaruan....(law is a tool of social enginering)... sehingga untuk melakukan reposisi dan perubahan dalam aspek-aspek kehidupan diperlukan adanya "hukum" yang dalam artian ini adalah peraturan UU...
Pada masa sekarang, banyak yang mempertanyakan keabsahan pendapat ini, karena dalam alam realita, hukum seringkali tertinggal oleh perubahan di dalam masyarakat ..... sehingga bagaimana posisi hukum itu sendiri yang sesungguhnya....
melihat kenyataan bahwa hukum memiliki suatu kelemahan untuk dapat bertindak sebagai "zeus", hal ini berdampak pada satu adagium yang menyatakan bahwa hukum dapat membatasi kekuasaan.... yang menjadi masalah besar adalah bagaimanakah kekuasaan itu dapat dibatasi ? oleh apa dan bagaimana caranya ?